Konstitusi yang Pernah Dipakai oleh Indonesia

KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA

No.	Tanggal	Keterangan	Bentuk Negara	Bentuk Pemerintahan	Sistem Pemerintahan
1.	18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949	Berlaku UUD 1945	Kesatuan	Republik	Presidensial
2.	27 Desember 1949 – 27 Agustus 1950	Berlaku Konstitusi RIS 1949	Federasi	Republik	Parlementer
3.	17 Agustus 1950 – 5 Juli 1999	Berlaku UUD Sementara 1950	Kesatuan	Republik	Parlementer
4.	5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999	Berlaku kembali UUD 1945 (Orde lama 1959-1966 dan Orde baru 1966-1999)	Kesatuan	Republik	Parlementer (Orde lama) Presidensial (Orde baru)
5	19 Oktober 1999 - Sekarang	Berlaku UUD 1945 (hasil perubahan)	Kesatuan	Republik	Presidensial

     Tabel

      UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

·         Sebab :

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun, sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemeedekaan Indonesia) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut dengan UUD 1945. UUD 1945 tidak ditetapkan oleh MPR karena pada saar itu MPR belum terbentuk. Naskah UUD 1945 disahkan oleh PPKI.

·         Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintah :

Bentuk negara diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan, maka di negara Republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintah negara, yakni di tangan pemerintah pusat. Sebagai negara yang berbentuk republik, maka kepala negara dijabat oleh Presiden. Presiden diangkat melalui suatu pemilihan, bukan berdasar keturunan.

·         Kedaulatan :

Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Atas dasar itu, maka kedaulatan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah sebagai lembaga tertinggi negara.

·         Sistem Pemerintahan :

Mengenai sistem pemerintahan negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sistrem pemmerintahan menganut sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

      Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949 – 27 Agustus 1950 )

·         Sebab

Belanda melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

KMB menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu :

1)      Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat;

2)      Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia serikat; dan

3)      Didirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan tersebut dibuat oleh delegasi RI dan deegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maak mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

·         Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di negara bagiannya.

·         Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Kosntitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa “Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara dan bukan kepala pemerintahan. Pada pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa “Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri.

      UUD Sementara (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1999)

·         Sebab :

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.  Perkembangan berikutnya dalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

·         Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan :

Bentuk negara yang dianut Indonesia pada saat itu adalah negara kesatuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

·         Sistem Pemerintahan :

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat”.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masinng untuk bagiannya sendiri-sendiri”.  Hal ini berarti yang bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggungjawab kepada parlemen atau DPR.

·         Tambahan (Sebelum masuk dalam periode selanjutnya) :

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekaslekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

    UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)

·        Sebab :

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.

Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya adalah :

1)      Menetapkan pembubaran Konstituante

2)      Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

3)      Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun aktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966) dan periode Orde Baru (1966-1999).

·         Orde Lama

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. *Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden.

*(Ini berarti masih ada kepala pemerintahan dan kepala negara yang berbeda, sehingga masih termasuk sistem pemerintahan parlementer)

            Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

·         Orde Baru

Sebab keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. *Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah. Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.

*(Disini terlihat sistem pemerintahan telah mengalami peralihan dari parlementer menuju kesatuan kembali, namun peralihan ini belum berjalan dengan baik sepenuhnya)

      UUD 1945 (19 Oktober 1999 – Sekarang)

·         Sebab :

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.